List Of Regulation
| No | Index of Regulation | |
|---|---|---|
| Regulasi Dasar | ||
| 1 | Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 | Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang |
| 2 | Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 | Cipta Kerja |
| 3 | Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 |
| 4 | Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 | Cipta Kerja |
| 5 | Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 | Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko |
Regulasi Proyek Strategis Nasinal (PSN) | ||
| 6 | Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 | Kemudahan Proyek Strategis Nasional |
| 7 | Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 | Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional |
| 8 | Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 | Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional |
| 9 | Permenkoekon Nomo 12 Tahun 2014 | Perubahan Keenam atas Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional |
Regulasi Ibu Kota Negara (IKN) | ||
| 10 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220 Tahun 2022 | Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif dalam rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur Di Ibu Kota Nusantara |
| 11 | Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 6 Tahun 2022 | Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Di Ibu Kota Nusantara |
| 12 | Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2024 | Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa yang Lainnya dengan Kekhususan dalam rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara |
| 13 | Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2023 | Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Di Ibu Kota Nusantara |
| 14 | Keputusan Kepala LKPP Nomor 277 Tahun 2024 | Model Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Untuk Proyek Di Ibu Kota Nusantara |
Regulasi Lahan, Kawasan dan Kehutanan | ||
| 11 | Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 | Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum |
| 12 | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 | Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum |
| 13 | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 | Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah |
| 14 | Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 | Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus |
| 15 | Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 | Penyelenggaraan Kehutanan |
| 16 | Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 | Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar |
| 17 | Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 | Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah |
| 18 | Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 | Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional |
| 19 | Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 | Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan |
| 20 | Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2024 | P3NK (Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan) / LVC (Land Value Capture) |
| 21 | Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2024 | HPT (Hak Pengelolaan Terbatas) / LCS (Limited Concession Scheme) |
| 22 | Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 | Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional |
| 23 | Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 | Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria |
| 24 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2020 | Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara |
| 25 | Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 | Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah |
Regulasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) | ||
| 26 | Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 | Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah |
| 27 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 | Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara |
| 28 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 | Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi |
| 29 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2021 | Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara |
| 30 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2020 | Pemanfaatan Barang Milik Negara |
| 31 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 | Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah |
Regulasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) | ||
| 32 | Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 | Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur |
| 33 | Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 7 Tahun 2023 | Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur |
| 34 | Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 | Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur |
| 35 | Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 | Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur |
| 36 | Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2025 | Tata Cara Pengadaan Untuk Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur |
| 37 | Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 | Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah |
| 38 | Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015 | Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur |
| 39 | Keputusan Kepala LKPP Nomor 126 Tahun 2023 | Pengadaan Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha |
Regulasi Pembiayaan, Fasilitas dan Pembayaran dalam Penyediaan Infrastruktur | ||
| 40 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180 Tahun 2020 | Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur |
| 41 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170 Tahun 2018 | Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur |
| 42 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260 Tahun 2016 | Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur |
| 43 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170 Tahun 2015 | Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur |
| 44 | Peraturan Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 | Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah |
| 45 | Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2020 | Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur |
Regulasi Penjaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur | ||
| 46 | Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 | Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur |
| 47 | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2016 | Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha |
Regulasi Aspek Lingkungan | ||
| 48 | Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 49 | Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 | Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [Baku Mutu Lingkungan] (Termasuk Pengelolaan LB3, Izin Lingkungan, Pengelolaan Kualitas Air, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udata, Pengendalian dan Pencemaran Perusakan Laut) |
| 50 | Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 | Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun |
| 51 | Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2001 | Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan |
| 52 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 | Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Termasuk Pengangkutan LB3, Pembuangan LB3, Pemanfaatan LB3, Penyimpanan LB3, Tata Uji Karakteristik LB3, Penimbunan LB3 dan Perizinan LB3) |
| 53 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 | Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup |
| 54 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2010 | Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah |
| 55 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2013 | Audit Lingkungan Hidup |
| 56 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2013 | Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 57 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2021 | Baku Mutu Emisi Daur Ulang Baterai Lithium |
| 58 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 | Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam |
| 59 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2019 | Baku Mutu Air Limbah (Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014) |
| 60 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2016 | Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal |
| 61 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 | Baku Mutu Air Limbah Domestik |
| 62 | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 51 Tahun 2004 | Baku Mutu Air Laut |
| 63 | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 50 Tahun 1996 | Baku Mutu Tingkat Kebisingan |
| 64 | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 49 Tahun 1996 | Baku Mutu Tingkat Getaran |
| 65 | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 48 Tahun 1996 | Baku Mutu Tingkat Kebauan |
| 66 | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 1995 | Baku Mutu Emisi Sumber Tak Bergerak |
Regulasi Aspek Lingkungan | ||
| 67 | Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 | Penyandang Disabilitas – inklusi dan akses pekerjaan |
| 68 | Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 | Pemerintahan Daerah (Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) |
| 69 | Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) [BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan] |
| 70 | Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 | Guru dan Dosen |
| 71 | Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 | Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) |
| 72 | Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 | Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional |
| 73 | Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 | Serikat Pekerja/Serikat Buruh |
| 74 | Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 | Hak Asasi Manusia (HAM) |
| 75 | Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 | Penyelenggaraan Program JKP melalui BPJS Ketenagakerjaan |
| 76 | Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2021 | TJSL (CSR) BUMN berbasis Creating Shared Value (CSV) dan integrasi SDGs |
| 77 | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 | Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua |
| 78 | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 | Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) |
| 79 | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja |
| 80 | Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 9 Tahun 2021 | Penyampaian Laporan Keberlanjutan oleh BUMN |
Regulasi Aspek Lingkungan | ||
| 81 | Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 82 | Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 | Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [Baku Mutu Lingkungan] (Termasuk Pengelolaan LB3, Izin Lingkungan, Pengelolaan Kualitas Air, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udata, Pengendalian dan Pencemaran Perusakan Laut) |
| 83 | Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 | Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun |
| 84 | Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2001 | Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan |
| 85 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 | Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Termasuk Pengangkutan LB3, Pembuangan LB3, Pemanfaatan LB3, Penyimpanan LB3, Tata Uji Karakteristik LB3, Penimbunan LB3 dan Perizinan LB3) |
| 86 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 | Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup |
| 87 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2010 | Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah |
| 88 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2013 | Audit Lingkungan Hidup |
| 89 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2013 | Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 90 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2021 | Baku Mutu Emisi Daur Ulang Baterai Lithium |
| 91 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 | Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam |
| 92 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2019 | Baku Mutu Air Limbah (Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014) |
| 93 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2016 | Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal |
| 94 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 | Baku Mutu Air Limbah Domestik |
| 95 | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 51 Tahun 2004 | Baku Mutu Air Laut |
| 96 | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 50 Tahun 1996 | Baku Mutu Tingkat Kebisingan |
| 97 | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 49 Tahun 1996 | Baku Mutu Tingkat Getaran |
| 98 | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 48 Tahun 1996 | Baku Mutu Tingkat Kebauan |
| 99 | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 1995 | Baku Mutu Emisi Sumber Tak Bergerak |
Regulasi Aspek Sosial | ||
| 100 | Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 | Penyandang Disabilitas – inklusi dan akses pekerjaan |
| 101 | Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 | Pemerintahan Daerah (Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) |
| 102 | Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) [BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan] |
| 103 | Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 | Guru dan Dosen |
| 104 | Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 | Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) |
| 105 | Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 | Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional |
| 106 | Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 | Serikat Pekerja/Serikat Buruh |
| 107 | Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 | Hak Asasi Manusia (HAM) |
| 108 | Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 | Penyelenggaraan Program JKP melalui BPJS Ketenagakerjaan |
| 109 | Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2021 | TJSL (CSR) BUMN berbasis Creating Shared Value (CSV) dan integrasi SDGs |
| 110 | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 | Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua |
| 111 | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 | Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) |
| 112 | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja |
| 113 | Surat Edaran Kementerian BUMN Nomor 9 Tahun 2021 | Penyampaian Laporan Keberlanjutan oleh BUMN |
Regulasi Aspek Tata Kelola | ||
| 114 | Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 | Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan |
| 115 | Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2020 | GCG untuk Asuransi dan Lembaga Pembiayaan |
| 116 | Peraturan OJK Nomor 60 Tahun 2017 | Green Bond – Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan |
| 117 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 | Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon |
| 118 | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 168 Tahun 2022 | Penetapan Sektor/Sub-sektor Nilai Ekonomi Karbon |
| 119 | Surat Edaran OJK Nomor 16 Tahun 2021 | Pedoman Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) |
Regulasi Aspek Keberlanjutan | ||
| 120 | Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2016 | Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) |
| 121 | Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 | Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup |
| 122 | Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 | Percepatan Energi Terbarukan |
| 123 | Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 | Nilai Ekonomi Karbon (NDC, Perdagangan karbon) |
| 124 | Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 | Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan |
| 125 | Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 | Satgas Implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) |
| 126 | Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 | Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. |
